Beranda > Idea dan gagasan, Opini Pribadi > SPT Pajak 2012 pelayanan VS Azas manfaat dan Transparansi

SPT Pajak 2012 pelayanan VS Azas manfaat dan Transparansi


Selamat malam Pembaca yang budiman.

Bulan Maret 2013 adalah bulan terakhir bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT tahun 2012. Kotak-kotak drop box dan pelayanan pelayanan pajak bermunculan dari kantor pajak, lokasi strategis, di perusahaan-perusahaan besar dan bahkan di bandara.

Sudah 3 tahun sejak reformasi pajak digulirkanoleh menteri keuangan Ibu Srimulyani penataan pajak sudah mengalami perubahan issue sunset policy bagi perusahaan hingga pelayanan penyerahan SPT. Selama tiga tahun ini penulis mendapat pengalaman bagimana kemudahan pelayanan penyerahaan SPT di kantor pajak tahun 2010, di bandara 2011 dan di perusahaan 2012. Pelayanan sungguh mudah dan ramah….

PAJAK….PAJAK…..

Setelah artikel pertama saya tentang pajak saya mendapat tanggapan dari Pembaca Pak Andika mengenai ketidakadilan dalam proses pajak dan penentuan standard PTKP. Bagaimana penjelasan mengenai ini saya tidak akan jelaskan coba search aja di http://www.Wikipedia.com namun yang pasti adalah UU ini dibuat tahun UU no 7 tahun 1983 dan diamandemen dengan UU yang lain……………(cari di mbah google untuk detailnya)

PTKP sebetulnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 dimana besaran angka besarannya diatur dalam tingkat kesejahteraan dan inflasi kesejahteraan dimasa itu atau di tahun itu.

Siapa wajib Pajak

Dalam UU no 7 tahun 1983 jelas mengatur siapa yang kena dan nasib saya sebagai tenaga honorer/ karyawan/ tenaga lepas/ tenaga honorarium dikenakan pajak PPh. Karena karyawan dan mendapatkan gaji pasti akan dengan mudah instrument ini dikenakan PPh karena administrasi keuangannya jelas. Namun dalam kontek ini penulis sepakat dan rela…..

Bagai mana wajib pajak yang lain ternyata intrumennya pengukurnya sangat rumit dan melibatkan seorang atau badan hukum untuk menilai PPh yang dikenakan. Dalampermasalah ini daerah ini yang sangat rawan karena ada sebuah harmonisasi evaluasi dari wajib pajak kepada petugas pajak. Disinilah perlu ruang improvement. AYO GAYUS…… EH salah AYO PAK PAJAK saya yakin anda bisa….Amien.

Formula perhitungan dan Beban Masyarakat

Penentuan PTKP haruslah disesuaikan dengan angka kesejahteraan dan inflasi dan beban wajib pajak. Sehingga nilai ini bisa direvisi tiap 3 tahunan atau kalau tidak bisa ya lima tahunlah……kalau nggak mau report kementrian keuangan dan bapak2 di gedung DPR.

Penentuan nilai ini akan berakibat secara langsung terhadap pendapatan Negara dalam ruang APBN karena bisa hilang pendapatannya. Namun haruslah nilainya realistis seperti analogi dari pembaca Pak Andhika. Mengenai beban masyarakat dimasa sekarang.

–          Kebutuhan pokok

–          Kebutuhan pendidikan

–          Sarana transportasi dll

“ dengan Demo buruh di bekasi dan membuat macet di jalan secara tidak langsung mengurangi angka pendapatan yang tidak kena pajak jadi berkurang (Rp 2.000.000) dan buruh berhasil”, namun tetap tidak merubah instrument PTKP

Pertanyaannya: masa harus turun kejalan lagi…..?

Disinilah dituntut bapak DPR untuk melihat nilai ini yang sangat berdampak pada masyarakat, dan Kementrian keuangan menyusun sebuah Formulasi baru. Sehingga masyarakat kelas atas mendapat beban yg seimbang. Kementrian keuangan melalui dirjen Pajak di tuntut kreatif mencari wajib-wajib pajak yang lain ……tentu penjabarannya panjang dan Pemerintah harus fight untuk mendapatkan pemasukan yang lain contoh kontrak karya investor SDA asing, dll.   AYO Pemrintah dan PETUGAS PAJAK ANDA PASTI BISA

Pemanfaatan Pajak

Pembaca yang budiman, azas transparansi dan Pemanfaatan ini yang tidak jelas. Dimana petugas pajak/ dirjen Pajak hanya mengeluarkan informasi nilai pajak secara umum tahunan keberhasilannya xxxx trilyun. Harusnya ada pemisahan terinci atau dipisahkan menjadi kategori tertentu sehingga masyarakat atau industry bisa melihat.

Inilah yang harusnya di tangkap oleh pemerintah sebagai pengelolah pendapatan pajak menjadi instrument apa di APBN? Di pos2 angaran mana APBN. Contoh:

  1. Pajak ini didapat dari karyawan untuk alokasi pembangunan Sarana transportasi masal.
  2. Pajak ini berasal dari Pengelolaan SDA untuk alokasi pendidikan
  3. Pajak ini berasal dari industry untuk belanja pegawai Pejabat pelayanan Negara (presiden, mentri, DPR, MA, MK, PNS, Polisi, Tentara dll)

Sehingga jelas dan bertanggung jawab dan nantinya di pertanggung jawabkan. Contoh  dalam lima tahun kinerja pemerintahaan A berhasil menaikan ekonomi dan mendapat pendapatan melalui industry sebesar Rp XXX, dana pajak dialokasikan ke APBN untuk Belanja pegawai Rp XXX sehingga berimbang dan transparan dan tidak foya-foya. studi banding issue RT / RW ke suku aborigin.

Semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca dan bisa menjawab diskusi dari Pak Andika. Semoga bisa memajukan Bangsa ini dengan diskusi yang kontruktif dan langkah bersama. Semangat terus petugas pajak 3 tahun ini pelayanan SPT anda sangat memuaskan. Tetapi masyarakat meminta lebih untuk pelayanan informasi penggunaanya.

Terima kasih Pembaca blog ini, salam persahabatan selalu.

Tangerang 20 Maret 2013,

Penulis

Terus berkarya, Berpikir dan berbuat yang positif

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: