Beranda > Demokrasi Indonesia, Opini Pribadi > BP Migas Bubar = Buah Demokrasi dan Media sebagai Social Control

BP Migas Bubar = Buah Demokrasi dan Media sebagai Social Control


Opini pribadi:

Media Televisi

Media Televisi

Selamat malam pembaca yang budiman,

Senang sekali saya sebagai penulis ingin mengungkapkan opini pribadi penulis sebagai diskusi bersama, banyak sekali draft tulisan yang saya buat namun belum sempat mejadi sebuah tulisan yang utuh dalam sebuah Blog. Saya juga masih mempunyai hutang opini tulisan untuk salah satu pembaca mengenai tata kelola keadilan pajak.

Pembaca yang budiman, era demokrasi indonesia menghadapi sebuah lompatan yang sangat besar sejak dua tahun belakang ini. Masih ingatkah pembaca mengenai kasus BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi?

Sebagaian orang menganggap ini adalah sebuah keberhasilan besar terhadap tata kelola migas indonesia, walaupun sebagian lain menganggap ini kekeliruan. Saya tidak membahas ini namun kalau sudah putusan MK, harus ada perbaikan. Penulis tidak menyoroti tentang BP migas dibubarkan atau tidak terhadap dampak kelola migas, itu mungkin ranah pakar-pakar migas. Namun yang penulis amati adalah Proses pembubaran ini dan peran media sebagai media pembelajaran dan pendidikan demokrasi dan pendidikan secara konseptual.

Pembaca yang budiman, ramainya dialog migas mungkin sudah lama kita dengar di diskusi panel tokoh pendidikan di acara seminar dan sudah sekiah lama gaungnya selalu meredup ditengah arus pemberitaan permasalahan lain yang lebih tinggi ratingnya pada zaman lalu.

Namun pada proses pembubaran BP migas ini ada hal yang menarik dalam Demokrasi keadilan indonesia. Dialog migas awal lahir dari dialog di media TV, yaitu program “Dialog anak negeri “ di metro TV dimana menghadirkan tokoh2 migas seperti artikel saya sebelumnya dan dialog dari media TV lain (TV one, JakTV, SCTV dan lain2). Ada sebuah proses transformasi secara bertahap dalam kerangka berpikir dalam proses ini yaitu:

  1. Gagasan
  2. Pemetaan problem
  3. Konstitusi terkait
  4. Action

Media massa sebagai power of knowledge berandil besar dalam transformasi ini dan proses pemercepat pemahaman kepada masyarakat, legislatif, yudikatif dan Pemerintah.

Picture Ilustrated : Copyright from google

Picture Ilustrated : Copyright from google

Masyarakat sudah paham bahwa tata kelola migas harus di tegakkan dan pemerintah sebagai pemegang kendali pengelolaan migas harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi dasar (UUD 45). Gagasan ini menyeruak kedalam opini2 masyarakat seiring derasnya dialog dan pembicaraan komprehensif dari pakar dan praktisi (pendidikan ataupun teknis).

Dalam dialog secara gamblang masyarakat bisa menyaring diskusi tersebut mana yang berpihak secara konstitusi dan keadilan mana yang asal frustasi dan beropini yang tidak memiliki background permasalahan bahkan “pendidikan”. Secara tidak langsung kita mengetahui mana wakil kita yang kompeten atau tidak atau titip pendapat. Tidak hanya itu saja Pemetaan problem dari diskusi ini juga didapat dari Short term/ long term dan Accountability dan Fungsi kontrol.

Konstitusi terkait sering diutarakan dalam berdiskusi dan berpendapat untuk menguatkan satu sama lain bahkan membela opini masing2. Namun dampak positifnya masyarakat jadi tahu dasar rujukan permasalahan.

Ketika semua terpaparkan secara komplit dan akademis maka dapat secara mudah action yang dilakukan untuk penyelesaian. Dan ketika problemmatika ini dibawa ke makamah konstitusi maka case ini mudah sekali dilakukan keputusan konstitusinya.

Secara de jure proses demokrasi indonesia sudah berlari menuju perbaikan dan ada sebuah singkronisasi dan harmonisasi antara lembaga ini.

  1. Media
  2. LSM dan Pakar (penggugat)
  3. pelaksana kebijakan-ketetapan kep MK
  4. MK sebagai media diskusi ilmiah dan konstitusi

Keempat elemen ini yang saling berperan dalam pendidikan demokrasi indonesia dan membuat sebuah terobosan panel-panel ilmiah menjadi siklus pendidikan yang mencerahkan bagi masyarakat.  Inilah yang penulis harapkan dari sebuah acara dialog di TV (Slamet raharjo, Jakarta lawyer club, Dialog anak negeri, dialog SCTV) ada sebuah estafet perbaikan secara kongkret.

Inilah yang menjadi PR bagi esekutif tentang formatur kebijakan yang dituangkan dalam UU atau PP supaya tidak bertentangan dengan UUD, begitu pula untuk legislatif walaupun ada voting (koalisi non koalisi) dalam pengesahan, pembuatan dan formatur UU akan sia-sia kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara indonesia.

Era baru masyarakat indonesia dan Era Quantum Leap indonesia 2020,

26 Dec 2012

Penulis

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: