Kegagalan kenaikan BBM Subsidi


Selamat malam pembaca yang budiman

Dalam artikel kali ini saya akan membahas mengenai topic BBM yang batal naik atau tidak jadi naik. Harapan dan akuntabilitas di balik kegagalan kenaikan Subsidi BBM

Kawan bulan2-bulan lalu diskusi santer mau naik BBM sangat kencang media televisi rame-rame mengomentari pengamat dan ahli juga ikut membahasnya dan serta pengamat dadakan juga muncul di layer kaca. Tak luput pula LSM-LSM entah berantahpun bermunculan bak jamur di musim hujan.

Saling kritik dan mengkritik terlontar dari pemerintah, DPR, Pengamat dan LSM, kemana masyarakat? Tidak dipungkiri masyarakat menjadi penonton saja.

Abtrian BBM

Riuh reda isu BBM, melanda hingga dibentuknya rapat pleno di DPR, berbagai argumen bahkan Walkout terjadi dan keluarlah tengah malam 01.00 tepatnya peraturan undang2 yang dipaksakan.

Tidak lama dari itu berselang Yusri maju ke makamah konstitusi dan terbuktilah UU yang baru disahkan tersebut terbantahkan secara konstitusi.

Terlepas dari anda setuju atau tidak, Pro pemerintah atau tidak saya tidak mengomentari, namun mencari apa sisi positif dan isu konstruktif untuk perbaikan Indonesia

Muncul beberapa pertanyaan dan isu menarik ???

  1. Sepintar itukah Yusril? Dibanding 600 angota DPR
  2. Bagaimana Konsep BBM
  3. apa itu subsidi
  4. bagaimana sih tata kelola keadilan APBN

Sebagai seorang awam saya sangat terbantu dengan adanya dialog di Metro TV, yaitu dialog anak negeri dimana ada pakar2 ahli perminyakan pertamina, meteri ESDM, wamen ESDM, Mentri BUMN, Kurtubi, Kwik kyan Gie, Ichsanudin noorsy dan pengamat lain. Dimana dalam acara ini kita juga bisa melihat mana yang mengutarakan opini dan menyalahkan saja, mana yang mempunyai pemikiran membangun dan mana yang langsung memberikan best practice.(maklum yang sekedar opini pencitraan dapat dengan mudah diketahui)

Dimana dari dialog ini saya mengenai apa sih problemnya. Ternyata dengan kearifan oleh bapak Kwik, Dahlan iskan, Bu Karen dan Ichsanudin saya melihat ada corelation proses penentuan kebijakan harga BBM

  1. Aspek Hulu:
  2. Aspek Hilir
  3. Perangkat Undang2
  4. Dapur tata kelola keuangan APBN
  5. Intervensi asing Modal

Aspek Hulu:

Pertamina sebagai ujung tombak utama sebagai pemain explorasi minyak serta pengatur distribusi minyak di indonesia. Dan dari dialog tersebut diketahui bahwa ada kelemahan dari pertamina dimana memiliki kebijakan yang setengah hati:

  1. Pertamina tidak bisa menunjuk langsung sebagai pemegang policy pembelian minyak mentah. Sehingga lahir lah PETRA yg berkantor di Singapura. (hal ini perubahannya jg sdh di aminkan oleh DI diartikel Manufacturing HOPE
  2. Kebijakan polecy tambang minyak dan gas dimana kalau ada GAS itu adalah ranah PGN
  3. Jumlah kilang yang sedikit (alhamdullilah sudah di iyakan oleh Mentri BUMN dan sudah ada solusinya (dan baru2 ini langkah kongkretnya sudah kelihatan melalui kerjasama kilang minyak dengan Irak dan Venezuela)
  4. Penetapan harga pasar Minyak mentah

Perangkat Undang2:

Undang2 ternyata berpengaruh terhadap operational pengeboran minyak yang ada di indonesia, dengan banyaknya kontrak MIGAs yang macet salah satunya disebabkan UU yang masih abu2 dan kebijakan penetapan MOL jg dinlai terlalu kecil.

Dan UU ini juga terkadang berbentuan dengan PP yang dikeluarkan dengan pemerintah sehingga tumpang tindih dan acak2an. Kementrian ESDM juga harus ada review total terhadap bagaimana menata kebijakan ESDM

Aspek Hilir

Penataan jalur distribusi migas juga merukan harga mutlak salah satu penyumbang penetapan harga minyak. Dengan adanya rencana pemanfaatan jalur KA untuk pipa gas merupakan trobosan besar yang akan dilakukan pemerintah dan kementrian BUMN

Dapur APBN

Dari hal ini ada value yang seharusnya di tangkap kedepan sebagi diskusi bersama, bagaimana sisi dapur pengelolaan APBN, sehingga untuk hal2 yang berkaitan dengan Tambang (hajat hidup orang banyak yang ada di perut bumi indonesia sesuai konstitusi UUD) bisa dialokasikan untuk kemakmuran rakyat salah satunya untuk memberikan subsidi terhadap fasilitas masyarakat (kesehatan, pendidikan, dll) sehingga tidak masuk kedalam anggaran belanja pegawai / dinas. Sehingga kedepan tata kelola APBN ada pemisah mana penghasilan negara yg diambil dari perut bumi dan mana penghasilan negara bedasarkan pertumbuhan ekonomi (pajak, bea cukai dll selain yg diambil dr perut bumi).

Dalam dialog di metro TV ini ada gambaran konstruktif yang jelas terhadap bagaimana menentukan kebijakan dan yang tidak kalah penting adanya dukungan data teknis dan empiris karena tanpa landasan data maka kebijakan yang lahir akan sia sia. (wasting time, money)

Saya berharap dialog-dialog konstriktif terus di gulirkan, saya yakin kearifan akan muncul dan Komoditas pencitraan lambat laun akan tenggelam dan masyarakat menjadi tercerahkan

Pencitraan bukan komoditas dan bukan boom blast media tapi pencitraan itu lahir karena Value dan Karya

May 2012 Seatlle WA

Tulisan yang tertunda

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: